Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyoroti munculnya wacana pemakzulan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan melalui aksi jalanan, forum diskusi, hingga opini di ruang publik.
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menilai langkah tersebut tidaklah mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak sepatutnya wacana pemakzulan didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya.
Ia mengungkapkan keheranannya terhadap narasi yang saat ini berkembang, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru dinilai telah menunjukkan sejumlah capaian.
Menurut Haris, publik seharusnya melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terpengaruh opini yang menyesatkan.
“Kinerja pemerintah perlu dilihat secara jernih, bukan digiring oleh narasi yang tidak konstruktif,” tegasnya.
Haris mencontohkan, salah satu capaian yang mulai terlihat adalah penguatan komitmen dalam pemberantasan korupsi melalui sinergi aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga dinilai mulai menertibkan praktik mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal yang selama ini merugikan negara.
“Langkah tegas ini menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” ujarnya.
Di sektor lain, KNPI juga menilai adanya progres dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
Program hilirisasi industri pun disebut terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Program-program strategis pemerintah berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Karena itu, tidak tepat jika langsung dinilai gagal,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah dinilai tetap konsisten menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara.
Atas dasar tersebut, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan.
“Pemuda Indonesia akan berada di garda terdepan dalam mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang memecah belah bangsa,” tegas Haris.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.
“Silakan menyampaikan kritik, tetapi harus melalui jalur yang benar. Demokrasi tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.(defi)
