ANALIS.CO, TULANG BAWANG BARAT – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, pada Tahun 2022 ini tidak mencapai target.
Hal tersebut disampaikan Kepala DPMPTSP Tubaba, Lukman, saat dikonfirmasi Analis di ruang kerjanya, Rabu (14/12/2022).
“Untuk PAD Retribusi kita hingga menjelang pergantian Tahun baru mencapai di angka 40 persen saja, dan itu memang jauh dari target yang ditetapkan,”kata Lukman.
Menurutnya, adapun target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp.650 juta, dan yang telah masuk hanya sekitar Rp.260 Juta keatas.
“Kemungkinan masih bisa bertambah lagi sekitar Rp.150 juta, sehingga dapat mencapai di kisaran 50-60 persen karena ada sejumlah perusahaan yang akan segera menyetorkan PBG nya, namun memang untuk 100 persen sudah tidak mungkin lagi,”jelasnya.
Kata dia, tidak tercapainya target PAD tersebut dikarenakan kendala perubahan regulasi yang semula dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi tim teknis sesuai aturan dalam PBG tersebut.
“Saat ini, kita harus beradaptasi kembali, kalau ada orang mengusul PBG, tahapan-tahapan yang harus dijalankan juga cukup banyak, bukan seperti IMB, karena harus melibatkan tim teknis, pihak ketiga, hingga tokoh masyarakat,”terangnya.
Lanjut dia, sampai saat ini juga sebenarnya Peraturan Daerah (Perda) terkait PBG di Tubaba masih dalam tahap pembahasan, tetapi memang sudah tinggal menunggu disahkan saja, sehingga itu akan menjadi acuan untuk Retribusi PBG kedepannya yang lebih baik.
“Dalam regulasi PBG, Dinas yang membidangi urusan PBG ini memang lebih kepada Dinas PUPR, sementara DPMPTSP sifatnya hanya menerima. Sehingga kemungkinan di Tahun 2023 mendatang, Retribusi PBG itu tidak ada lagi di DPMPTSP, karena kita usulkan untuk masuk di Dinas PUPR saja yang memang sesuai teknisnya,”pungkasnya. (Ian/Ico)
