Way kanan_Sekretaris Daerah Kabupaten Machiavelli Herman Tarmizi, menghadiri Rapat Pleno Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung. Kamis, (11/06/2026).
Rapat pleno dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, yang menegaskan bahwa seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, mendorong UMKM naik kelas, menurunkan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
Dalam paparannya, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga Maret 20266, TPAKD Provinsi Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan liteasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 Kabupaten/Kota selain itu, telah dilaksanakan 25 kegiatan business matching dengan hampir 660 persen sasaran program difokuskan kepada pelaku UMKM, perempuan, pelajar, serta masyarakat umum.
Kemudian, program kerja TPAKD juga diselaraskan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung melalui integrasi Program Desaku Maju dan Desa Perkasa guna membangun ekosistem ekonomi desa yang komprehensif, mencakup sektor pertanian, perkebunan, desa wisata, hingga industri kreatif.
Pada tahun 2026, TPAKD Provinsi Lampung menetapkan tiga program prioritas, yakni Agrifuture Lampung yang betujuan meningkatkan minat generasi muda pada sektor pertanian, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, serta Siger Preneur Lampung sebagai upaya mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang inovasi dan berdaya saing.
Wakil Gubernur Lampung juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung telah mencapai 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 66,46 persen.
Untuk itu, diperlukan berbagai terobosan guna memperluas akses layanan dan edukasi keuangan hingga ke wilayah pelosok serta meningkatkan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Selain itu, Jihan Nurlela mendorong penguatan sejumlah program strategis seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, dukungan terhadap Program Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.
Keikut sertaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam rapat pleno tersebut merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan UMKM, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, OJK, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program-program TPAKD di daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing UMKM, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.(*)
