Tanggamus – Miris SMKN 1 PulaunTabuan yang merupakan satu-satunya SMK di pulau Tabuan kini benar-benar berada di titik nadir. Dengan jumlah siswa yang hanya 50 orang, 7 guru honorer, dan 2 tenaga kependidikan honorer yang semuanya tanpa status ASN, sekolah ini hanya memiliki satu-satunya ASN yaitu Plt Kepala Sekolah, M. Ruzabari, M.Pd.
SMKN yang beramalatkan di Pekon Kuta Kakhang, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus itu, harus bertahan sendiri dalam keterbatasan.
Namun, beban yang dipikul Ruzabari sungguh tidak masuk akal. Sejak Juni 2024 hingga kini, seluruh biaya operasional sekolah terpaksa ditopang dari kantong pribadinya. Mulai dari penerbitan sertifikat tanah, izin operasional sekolah, pembayaran listrik PLN, hingga kewajiban pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang mengharuskan sekolah menyewa dan meminjam laptop semuanya dibiayai secara pribadi.
Lebih memilukan lagi, SMKN 1 Pulau Tabuan tidak memiliki sumber air bersih. Para siswa dan guru harus berjalan ratusan meter menuju hulu untuk mendapatkan air. Satu-satunya sumur bor yang dulu digunakan kini rusak karena mesinnya tak lagi berfungsi. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar pun sering terkendala.
“Sudah satu tahun kami bertahan dengan dana pribadi. Kami tidak pernah mendapatkan kucuran dana BOS maupun bantuan dari pemerintah. Tahun ini, terpaksa kami bermusyawarah dengan orang tua siswa agar membantu dengan iuran Rp75 ribu per bulan untuk satu anak,” ungkap Ruzabari dengan suara bergetar menahan haru, Jumat (29/08/2025).
Namun iuran itu tentu bukan solusi jangka panjang. Mayoritas orang tua siswa hanyalah nelayan kecil, yang pendapatannya sangat bergantung pada hasil laut. Bagi mereka, uang Rp75 ribu per bulan sudah cukup memberatkan. Sementara itu, sekolah terus berjalan dalam kondisi seadanya.
Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP, M.H., saat dikomfirmasi melalui telephon WhastApp mengatakan, bahwa memang SMKN 1 Tabuan memang belum mendapatkan dana BOS dikarenakan baru.
“Kemaren juga memang kita yang bayar listriknya dikarenakan memang mereka belum mendapatkan dana BOS. Tetapi apapun bentuknya apabila ada sekolah yang masih meminta uang SPP tetap tidak diperbolehkan, dan nanti akan kita lihat juga,”kata tomas.
Tomas juga menjelaskan, dalam waktu dekat akan berkujung kesana untuk langsung melihat kondisi sekolah.
“Dalam waktu dekat kami akan berkujung kesana, dan insya allah tahun depan sekolah akan menerima dana BOS dan sekarang sedang kita proses, selanjutnya Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memberikan bantuan kepada sekolah,” pungkas Tomas.(defi)
